Aliran Perilaku Dalam Sejarah Awal Perkembangan Manajemen Sebagai Disiplin Ilmu

          Perkembangan pemikiran aliran perilaku terutama didorong oleg 3 sebab :

• Memudarnya masa keemasan revolusi industri dengan produksi massalnya yang kemudian menyebabkan perekonomian mengalami  Depresi Besar;
• Pembentukan organisasi Serikat Buruh yang kemudian diakui haknya oleh Konstitusi AS;
• Studi Hawthorne oleh Elton Mayo dan kawan-kawan.

Sejarah terus bergulir, jika masa keemasan produksi massal menjadi pendorong tumbuhnya studi awal Manajemen sampai tahap ditemukannya aplikasi manajemen secara ilmiah, maka masa keruntuhan industri massal juga menjadi penyebab ditinggalkannya pendekatan tersebut (yang kemudian disebut sebagai aliran klasik).  Seperti layaknya siklus kehidupan, produksi massal yang berlimpah akhirnya tak lagi mampu diserap oleh konsumen, padahal investasi yang sangat besar sudah terlanjur ditanamkan pada sektor industri, mengawali masa Depresi Besar yang melanda negara-negara industri pada tahun 1929. Banyak industri yang gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK buruh secara besar-besaran karena stok barang yang menumpuk tak terbeli akibat suksesnya revolusi industri.

 Masa depressi besar tersebut diikuti oleh pembentukan berbagai organisasi buruh yang merasa hak-haknya terancam. Negara (AS) kemudian memberikan pengakuan atas hak mereka untuk membentuk  serikat pekerja pada tahun 1935. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan kebutuhan adanya bagian  Kepegawaian atau Human Relation dalam manajemen (yang sebelumnya umumnya hanya ada 3 bagian utama dalam struktur keorganisasian : Keuangan; Produksi dan Pemasaran) untuk menjembatani benturan kepentingan antara perusahaan dan karyawan. 

Selain Depresi Besar dan tumbuhnya Serikat Buruh, hal lain yang mendorong munculnya aliran Behavioralist adalah studi yang dilakukan oleh Hawthorne (dengan tokohnya Elton Mayo). Melalui studi awalnya di Philadelphia, Mayo meneliti penyebab tingginya angka absen para pekerja pada sebuah pabrik tekstil. Dari berbagai wawancara dan konsultasi, Mayo kemudian, menyimpulkan bahwa banyak segi kemanusian dalam kerja yang perlu mendapatkan perhatian. Mayo kemudian mendedikasikan tahun-tahun kerja ilmiahnya untuk meneliti hal tersebut, khususnya di Hawthorne, sebuah pabrik elektronik di luar Chicago.

Dari berbagai eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi-kondisi apa yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dapat bekerja maksimal, diperoleh dasar-dasar analisis sistematis bagaimana manusia berperilaku dalam organisasi.  Pendekatan Human Relation muncul dalam situasi ini. Pendekatan ini memandang perlunya memperlakukan karyawan secara manusiawi,  bukan sekedar alat produksi dari industrialisasi, bahwa sebagai manusia, karyawan juga butuh didengar keluhannya, dipahami kebutuhannya dan dihargai pendapatnya dalam keputusan-keputusan perusahaan.  Jika pendekatan atau gerakan Human Relation hanya menyoroti bagian kecil dari segi manusia dalam situasi kerja tertentu, maka pendekatan Perilaku Organisasi yang tumbuh kemudian, menyoroti segi-segi yang lebih luas dari perilaku manusia di dalam organisasi.

Awalnya pendekatan Perilaku Organisasi  menggunakan teori kognitif dan teori perilaku manusia dari disiplin ilmu Psikologi sebagai dasar meneliti perilaku organisasi yang kemudian disempurnakan dengan teori Pembelajaran Sosial. Pendekatan Kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia bergerak dalam pola Stimulus - Response (sebab-Akibat0. Sebaliknya, Pendekatan Perilaku menyatakan bahwa tindakan manusia mengikuti pola Respons-Stimulus (R-S). Sedang pendekatan Pembelajaran Sosial menyatakan bahwa manusia, lingkungan dan perilaku itu sendiri saling berinteraksi.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara terpisah hanya mampu menjelaskan mengapa seseorang berperilaku tertentu, atau meramalkan bagaimana seseorang akan berperilaku dalam situasi tertentu, namun hanya setelah menggabungkan ketiga pendekatanlah dapat diperoleh pemahaman, peramalan dan cara mengontrol perilaku manusia dalam organisasi. Pendekatan ini disebut  Behavioral Scientifiec, yang bukan saja menggabungkan teori dan pendekatan-pendekatan dari ilmu Psikologi, tapi juga dari Antropologi (khususnya Antropologi Budaya) dan  Sosiologi ke dalam Teori Organisasi. Kendati demikian, sampai saat inipun kita tidak dapat memastikan bagaimana manusia akan berperilaku karena perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pikiran dan perasaannya sendiri.

Aliran Klasik Dalam Sejarah Awal Perkembangan Manajemen Sebagai Disiplin Ilmu

Aliran Klasik dicirikan oleh upaya para perintisnya untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi manajemen yang bersifat universal serta untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar manajemen. Henry Fayol merupakan salah seorang pionirnya di Prancis pada tahun 1900 dan dikenal meluas setelah tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1949. Fayol mengidentifikasikan 5 fungsi universal dalam manajemen, yakni : Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controling. 

Tokoh-tokoh lain juga mengidentifikasikan proses manajemen yang nyaris serupa dengan ide Fayol namun dengan  istilah yang berbeda, misalnya Luther Gulick pada tahun 1937 dengan POSDCORBnya (singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinanting, Reporting dan Budgeting). Dari berbagai buku manajemen lain, niscaya juga akan kita temui hal yang serupa.

Selain proses dan fungsi manajemen, tokoh-tokoh aliran klasik juga menghasilkan prinsip-prinsip manajemen, misalnya Lyndall Urwick pada tahun 1943 dalam bukunya Elements of Administration mengemukakan ada duapuluh empat (24) prinsip-prinsip administrasi dan manajemen yang berlaku universal. Beberapa diantaranya adalah prinsip-prinsip : Kesatuan Perintah, Batas rentang Kendali; Kesatuan Arah, Pembagian Kerja; Pembagian Fungsi; Pendelegasian wewenang; keseimbangan tanggung-jaawab dan wewenang; dll. Sekalipun kemudian baik fungsi maupun prinsip-prinsip manajemen ini tidak terbukti berlaku universal, namun cukup memberikan kerangka teoritik yang bermanfaat  dalam mempelajari manajemen dalam sudut pandang apapun. Yang termasuk dalam kelompok Aliran Klasik ini adalah:

1. Pendekatan Scientifiec Management yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1911 dalam bukunya yang fenomenal The Principles of Scientifiec management yang mengemukakan teknik-teknik dalam  studi tentang gerak dan waktu; standarisasi; penyusunan sasaran, dll yang secara dramatis meningkatkan produktifitas dan efisiensi industri kala itu. Selain Taylor, tokoh lain adalah Frank Gilbreth & Lillian Gilbreth (suami sitri yang meneliti tentang gerakan tubuh dalam bekerja. Mereka menemukan bahwa agar tercapai efisiensi dan produktifitas yang tinggi, maka ada gerakan-gerakan tertentu yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan pekerjaan tertentu) dan Henry L Gantt (dengan Bagan Gantt yang samapai saat ini masih digunakan dalam bagan perencanaan dan pengendalian produksi).
   
2. Pendekatan Manajemen Administrasi. Tokoh utamanya adalah Henry Fayol dan Alfred F. Sloan, Max Weber. yang dari karya mereka diperoleh dasar-dasar penyusunan organisasi profit dan organisasi non profit (Birokrasi). Henry Fayol berdasarkan pengalamannya mengelola industri pertambangan di Perancis, mengemukakan 14 Prinsip-prinsip Manajemen yang sampai saat ini masih dianggap relevan (walau tidak bersifat universal). Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :
   Pembagian Kerjab. Wewenang dan Tanggung-jawabc. Disiplind. Kesatuan Komandoe. Kesatuan Arahf. Mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan kelompok/pribadig. Upah dan gaji berdasarkan prinsip yang adil dan disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja, dlsb.
   
3. Birokrasi oleh Max Weber pada akhir tahun 1800an mengemukakan perlunya sebuah organisasi yang bersifat formal, impersonal dan yang dilandasai aturan main yang jelas; yang kemudain menjadi dasar organisasi birokrasi. Dasar-dasar ini yang kemukakan sebagai berikut :A Well-defined Hirarchie : Adanya Susunan Hirarchie yang jelasb. Division of work and Specialization  ;Adanya Pembagian kerja yang Jelas dan spesialisasic. Rules and Regulations :Adanya aturan dan hukum yang jelasd. Impersonal-Relationship Hubungan yang impersonal antara pimpinan dengan bawahane. Competence :Kompetensi merupakan dasar memilih karyawanf. Records : Adanya catatan tentang aktifitas organisasi yang dipelihara

Meski sama-sama dikatagorikan dalam aliran klasik, yang membedakan antara aliran Admininstrative Management dengan Scientific Management adalah lokusnya : Pendekatan Administrative Management fokus pada manajemen organisasional secara utuh, sementara pendekatan Scientifiec management fokusnya pada metoda operasionalisasi organisasi, utamanya bagian produksi.

Mary Parker Follett memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang yang semasanya. Follett menyatakan bahwa karyawan seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan dianggap seperti robot; bahwa karyawan sebagai manusia adalah unsur yang lebih penting dari pada segala teknik manajemen yang bertumpu pada sektor produksi. Kendati pada masanya pemikiran Follet tidak digubris, namun dikemudian hari ketika sejarah 

Sejarah Awal Perkembangan Manajemen Sebagai Disiplin Ilmu

Disadari atau tidak manajemen telah hadir dalam kehidupan manusia sejak tumbuhnya kebutuhan untuk ’bekerjasama’ mencapai tujuan. Apapun dasar dari ‘kerjasama’ tersebut, namun sejarah membuktikan bahwa manajer sudah hadir sejak manusia memutuskan untuk memposisikan sebagian dari yang lain sebagai ‘bawahan’nya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Rekam jejak sejarah kuno bangsa Roma dan Mesir misalnya, menunjukkan adanya pengorganisasian dalam pembangunan kuil atau istana yang dilakukan oleh penguasa pada para budaknya. peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktifitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen.

Sekalipun praktek manajemen sudah dilakukan sangat lama, namun sebagai kajian ilmiah yang terus dikembangkan baru dimulai pada abad ke 20 atau pada tahun 1950-an.   Pada tahun 1776 Adam Smith menerbitkan suatu doktrik ekonomi klasik yang memperkenalkan ide pembagian kerja agar menjadi lebih rinci dan berulang. Pada abad-18 itu pula terjadi Revolusi Industri yang bermula dari Inggris sampai ke Amerika. Revolusi Industri bertujuan agar dapat menekan ongkos produksi seefisien mungkin dan dengan hasil produksi yang jauh lebih banyak  (mass production) dengan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin (advance of machine power), yang ditunjang pula dengan sistem transportasi yang efisien (efficient transportation). Revolusi Industri serta teori ekonomi klasik Adam Smith telah memberi dasar pada aplikasi manajemen, kendati dari segi keilmuan belum berkembang. 

Teori Manajemen baru tumbuh pada awal abad 19 yang dipelopori oleh Robert Owen dan Charles Babbage, dan Henry P. Towne dengan munculnya teori manajemen yang membahas beberapa hal yang kini dikenal sebagai bagian dari manajemen modern  Dalam teorinya Robert Owen menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Menurutnya dengan memperbaiki kondisi pekerja, tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka sebagai pekerja tapi dapat meningkatkan 50-100% produktivitas organisasi (Bartol 1996). Sedangkan Charles Babbage (1792-1871) menekankan pentingnya efisiensi dalam kegiatan Produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Sementara itu Towne menekankan pada pentingnya manajemen sebagai ilmu dan pentingnya mengembangkan prinsip-prinsip manajemen.

Pada masa-masa selanjutnya kajian atas manajemen sebagai ilmu mulai berkembang dengan berbagai teori dan pendekatan. Perkembangan Teori Manajemen sampai saat ini tampak pada gambar di atas. 

Manajemen Sebagai Sarana Mencapai Efektivitas dan Efisiensi

Mengapa manajemen diperlukan? Apakah ada beda pencapaian tujuan antara organisasi yang menerapkan manajemen dengan organisasi yang asal berjalan (misalnya organisasi Karang Taruna - yang disusun dan dikelola dengan baik dan yang disusun asal terpenuhi unsur kepengurusannya) ? Tanpa perlu pembuktian ilmiah, hanya menggunakan common-sense sekalipun, kita dapat menebak perbedaan hasilnya. 

Yang menggunakan manajemen pasti akan lebih mudah mencapai tujuannya sekaligus akan lebih efisien dalam penggunaan sumberdayanya; sementara yang tanpa manajemen mungkin bisa mencapai tujuan tapi tidak efisien, atau bahkan tidak mampu mencapai tujuannya. Maksimalitas/optimalisasi pencapaian tujuan organisasi melalui cara-cara yang Efisien dalam penggunaan sumberdaya adalah tujuan dari penerapan manajemen. 

 Konsep efisiensi dan efektivitas merupakan dua konsep utama dalam manajemen yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja (Performance atau performa). Konsep efektif dan efisien menurut Peter. F Drucker, adalah:

Manajemen dipelajari, dipraktekkan, diuji, dipertanyakan, semua dalam kaitan agar tujuan organisasi dapat dicapai seoptimal mungkin dengan cara yang semudah mungkin. Kendati konsep efesien relatif pasti, namun ukurannya bisa menjadi relatif manakala dikaitkan dengan tujuan yang berubah. Pada masa awal manajemen dipelajari, tujuan organisasi selalu berkaitan dengan pencapaian keuntungan atau produktifitas yang sebesar-besarnya, namun pada masa kini tujuan organisasi semakin beragam sehingga pendekatan manajemen sekaligus konsep efisiensi juga mengalami pergeseran : bukan sekedar rasio antara input dan output yang terlihat dan terukur.

Manajemen Sebagai Ilmu Dan Seni

Manajemen adalah suatu ilmu sekaligus seni. Manajemen sebagai ilmu menunjukkan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan manajemen dilakukan dengan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen tersebut berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang terorganisasi (yaitu ilmu) atau kaidah-kaidah ilmiah. 

Menurut Luther Gullick, manajemen telah memenuhi persyaratan sebagai ilmu karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori yang telah teruji kebenarannya dalam praktek. 

Inti hubungan antara teori dan praktek ini adalah bahwa setiap praktek manajemen harus didasarkan pada prinsip-prinsip teori dengan keterkaitan sebagai berikut:

• 

Singkatnya manajemen sebagai ilmu berarti

• Pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan
• Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik dan pengambilan keputusan (Sule dan Kurniawan 2005)

Manajemen sebagai seni mempertimbangkan aspek kontekstual dalam pengaplikasiaan kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu manajemen. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa prinsip manajemen yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda pada situasi (kenyataan praktis) yang berbeda, karenanya di perlukan suatu ‘seni’ untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. 

Seni adalah kecakapan (know how) untuk mencapai hasil konkret yang diinginkan. Selain itu seni dikenal sebagai usaha manusia yang paling kreatif (Koontz dkk, 1994: 6)

Ciri-Ciri Manajemen Sebagai Seni

• Kesuksesan pencapaian tujuan dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer
•  Melibatkan unsur naluri, intuisi, perasaan dan intelektual berdasarkan pengalaman
• Faktor penentu keberhasilan adalah keahlian konseptual, kekuatan pribadi yang kreatif, komunikasi interpersonal dan skill.

Produktivitas suatu seni selalu didasari oleh pemahaman akan ilmu yang mendasarinya dengan demikian jelas bahwa antara ilmu dan seni dalam manajemen bersifat saling melengkapi dan bukan sebaliknya saling bertentangan.

Contoh Makalah Kebudayaan Suku Bugis Makassar

MULTIKULTURAL

KEBUDAYAAN SUKU BUGIS MAKASSAR

Oleh :

NAMA : Ramli

NIM : xxxxxxxx

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

            Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat.

            Makalah Multikultural “Kebudayaan Suku Bugis Makassar” ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

            Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

            Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
    
                                                                                      Gowa,  Januari 2016
    
                                                                                              Rahman Wangsyah

DAFTAR ISI

Kata pengantar .....................................................................................................................i

Daftar isi ...........................................................................................................................ii

Bab I  Pendahuluan ...........................................................................................................1

A. Latar belakang .............................................................................................................1

B. Rumusan masalah .......................................................................................................2

C. Tujuan penelitian .......................................................................................................... 2

Bab II Pembahasan……………………………................................................................. 3

A. Kebudayaan Bugis Makassar .................................................................................... 3

B. Ciri khas Bugis Makassar .......................................................................................... 4

C. Kerjaan Bugis Makassar ............................................................................................. 9

Bab III Penutup……………… ......................................................................................12

A. Kesimpulan ...............................................................................................................12

Daftar pustaka ...............................................................................................................13

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar dalam membangun bangsa ini, termasuk dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan. Keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang pada setiap etnis seharusnya diakui eksistensinya dan sekaligus dapat dijadikan landasan dalam pembangunan pendidikan. Tilaar  mengemukakan bahwa pendidikan nasional di dalam era reformasi perlu dirumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan kebudayaan nasional. Sedang kebudayaan nasional sendiri dibangun dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang di setiap etnis. Dalam kaitannya dengan upaya pembaharuan pendidikan dan keragaman budaya, maka faktor sosial budaya tidak dapat diabaikan. Sistem pendidikan yang digunakan di negara maju, seyogyanya tidak diciplak secara menyeluruh tanpa memperhatikan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sistem pendidikan suatu negara harus sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa sendiri. Indonesia dengankeanekaragaman budayanya, perlu melakukan kajian tersendiri terhadap sistem pendidikan yang akandigunakan, termasuk sistem pendidikan yang akan digunakan di setiap daerah dan setiap etnis, sehinggasistem yang dipakai sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, perlu ada upaya bagaimana memperhatikan dan mengungkapkan keterlibatan faktor budaya dalam interaksi tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.Siri’ sebagai inti budaya Bugis-Makassar memiliki potensi untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sebab siri’ merupakan pandangan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan harkat,martabat dan harga diri, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Etnis Bugis dan etnis Makassar adalah dua diantara empat etnis besar yang berada di Sulawesi Selatan. Pada hakekatnya kebudayaan dan pandangan hidup orang Bugis padaumumnya sama dan serasi dengan kebudayaan dan pandangan hidup orang Makassar. Oleh karena itu membahas tentang budaya  Bugis sulit dilepaskan dengan pembahasan tentang budaya Makassar. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah yang mengatakan bahwa dalam sistem keluarga atau dalam kekerabatan kehidupan manusia Bugis dan manusia Makassar, dapat dikatakan hampir tidak terdapat perbedaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kedua kelompok suku bangsa ini (suku Bugis dan suku Makassar) pada hakekatnya merupakan suatu unit budaya. Sebab itu, apa yang berlaku dalam duniamanusia Bugis, berlaku pula pada manusia Makassar.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud Bugis Makssar?

2.      Bagaimana Adat Bugis Makassar

3.      Agama Apa Yang dianut Bugis Makassar

C.     Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui Kebudayaan Bugis Makassar

2.      Mengetahui Agama di Bugis Makassar

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Kebudayaan Bugis Makassar

Dalam sistem kehidupan masyarakat budaya Bugis-Makas¬sar di Sulawesi Selatan, siri'adalah salah-satu bentuk pranata susila sosial yang dianggap cukup tabu oleh masya¬rakat di daerah ini. Begitu tabunya masalah siri' ini dalam sistem kehidupan kemasyarakatan semesta termasuk di antaranya adalah siri' sebagai upaya privensi terjadinya delik dalam kehidupan bermasya¬kat dan berbudaya, bahkan sampai kepada bernegara sekalipun. Karena siri' dianggap suatu sebagai pandangan hidup, dan seolah olah masalah itu ditaati sebagai suatu undang-undang yang tertulis.

Dalam penerapan nilai-nilai budaya siri' ke dalam sistem kehidupan sehari-hari, bagi suku Bugis-Makasar bukanlah sekedar simbol. Tetapi lebih dari itu sangat penting artinya terutama sekali dalam kehidupan kemasyarakatan, tata pemerintahan, dan bahkan tata hukum sebagai hukum tak tertulis (dalam hal ini, khususnya hukum adat pidana). Orang yang tidak memiliki nilai siri' dalam dirinya, maka orang tersebut dianggap tidak bernilai atau tidak beradab dan tidak berharkat-martabat (demikian tulisan Kamri, dalam laporan hasil penelitiannya yang berjudul -Budaya Siri' Sebagai Pola Tatanan Kehidupan Masyarakat Bugis- Makassar: Suatu Tinjauan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Berdasarkan Pasal 14 UULH, 1995 hal. v-vi).

Terdapat empat macam prototipe manusia menurut konsep siri'. Pertama, Tomasiria = Toengka siri'ne. Orang yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Orang seperti ini paling dibutuhkan dalam KEPEMIMPINAN. Kedua, tositengnga-tengnga sivi'na. Orang yang memiliki rasa siri' hanya setengah-setengah. Pada umumnya orang seperti ini tidak memiliki pendirian yang tetap. Ketiga, Tbmakurang siri" dan kempat, Todegaga siri'na = orang yang tidak memikirkan rasa siri'.

Pada umumnya orang seperti ini cenderung melakukan tindak pidana tanpa tujuan kecuali kejatan. Bertautan dengan hal tersebut di ataslah sehingga penu- lis berpandangan bahwa siri' merupakan salah satu bentuk pranata susila sosial yang dapat dijadikaninstrumen pranata hukum pidana yang bersifat priventif. Hanya raja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekno¬logi dewasa ini, lalu kondisi kehidupan sosial masyarakat adat Bugis-Makassar turut terpengaruh. Salah-satu penga¬ruhnya adalah pemahaman terhadap makna hakikat sini' ternyata berkembang. Yaitu ada siri" dalam arti positif dan ada dalam arti negatif. Sid" dalam arti positif inilah yang dimaksudkan oleh penulis dalam judul tesis ini. Sebab pada dasarnya memang hakikat makna itu terletak pada siri" dalam anti positif dan bukan dalam arti yang negatif.[1]

B.     Ciri Khas Bugis Makassar

Secara garis besar pemduduk provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku bangsa yaitu, Makassar, Toraja,Bugis dan Mandar :Bukan hanya Inggris, Norwegia serta negara-negara kerajaan lain yang memiliki gelar kehormatan, Indonesia juga memilikinya. Jangan lupakan gelar-gelar kehormatan dari keraton-keraton serta kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jika berbicara mengenai panjang gelar, gelar dari Indonesia juga tidak kalah panjang. Kadang menyulitkan bagi mereka yang tidak tahu asal-usulnya. Tetapi, ada gelar milik Indonesia yang cukup singkat. Gelar tersebut adalah Andi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah benar Andi adalah nama gelar? Lalu, kenapa namanya terkesan seperti nama seseorang? Sulit memang membedakan nama Andi sebagai gelar dan mana Andi sebagai nama. Untuk mengetahuinya, Anda bisa melihat asal-usul dari orang tersebut. Jika berasal dari Bugis, kemungkinan Andi yang dimiliki adalah gelar. Gelar Andi memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. Semua terangkum dalam kebudayaan masyarakat Bugis. Untuk itu, ketika membicarakan gelar yang satu ini, kebudayaan masyarakat Suku Bugis secara tidak langsung juga akan ikut dibicarakan. Simak pembahasan mengenai Suku Bugis berikut ini!

Suku Bugis Suku Bugis berada di Sulawesi Selatan. Anggota masyarakat suku ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai etnis. Masyarakat Melayu dan Minangkabau yang datang ke daerah ini, tepatnya Kerajaan Gowa, sekitar abad 15 juga dapat dikelompokkan sebagai masyarakat Bugis. Masyarakat Suku Bugis menyebar ke berbagai penjuru Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Jika membicarakan asal-usul keberadaan suku ini, jangan ragukan soal panjangnya cerita yang akan Anda dapat. Semua bermula dari kebiasaan masyarakat La Sattumpugi, masyarakat yang saat ini mendiami Kabupaten Wajo, yang menyebut dirinya dengan nama to ugi. To ugi sendiri adalah sebutan bagi pengikut La Sattumpugi. Ceritanya berlanjut hingga kemudian La Sattumpugi memiliki anak bernama We Cudai dan Batara Lattu. Batara Lattu kemudian memiliki anak bernama Sawerigading. Sawerigading sendiri menikah dengan We Cudai dan memiliki anak bernama La Galigo. La Galigo merupakan seorang sastrawan besar yang melahirkan karya sebanyak ribuan folio. Masyarakat Bugis pun membentuk beberapa kelompok kerajaan. Kerajaan Bugis yang tergolong memiliki usia tua adalah Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, Kerajaan Soppeng, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Sidrap, Kerajaan Rappang dan Kerajaan Sidenreng. Pernikahan yang terjadi antara masyarakat Makassar dan Mandar membuat percampuran darah antara dua budaya tidak bisa lagi dielakkan.

Suku Bugis juga menjadi identitas atau akar silsilah dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Sebut saja Jusuf Kalla. Kemudian ada B.J Habiebie, Sophan Sophiaan, serta Andi Mallarangeng. Nama Andi pada Andi Mallarangeng kemungkinan adalah gelar Andi yang dimaksud. Ragam Pendapat Tentang Andi Gelar Andi selaku gelar kehormatan yang dimiliki masyarakat Bugis disematkan pada bangsawan-bangsawan Bugis. Ada beragam pendapat yang menceritakan asal-usul dari pemberian gelar Andi ini. Namun, temuan berupa sumber asli belum ada. Menurut beberapa pendapat, Andi merupakan gelar kebangsawanan yang diturunakan berdasarkan garis keturunan. Setelah Bugis mendapatkan kemerdekaannya dari masyarakat Gowa, mereka yang merupakan keturunan dari campuran dari beberapa garis keturunan mendapatkan gelar ini. Mereka adalah keturunan dari percampuran berikut. Percampuran pernikahan antara keturunan Lapatau dengan putri dari Raja Bone Sejati; Percampuran pernikahan antara keturunan Lapatau dengan putri dari Raja Wulu yang bekerjasama dengan Kerajaan Gowa;

Percampuran pernikahan antara keturunan Lapatau dengan putri dari Raja Wajo;

Percampuran pernikahan antara keturunan Lapatau dengan putri dari Sultan Hasanuddi;

Kemudian percampuran dari pernikahan antara anak serta cucu Lapatau dengan putri dari Raja Suppa dan Tiroang; Dan, percampuran pernikahan antara anak cucu Lapatau dengan putri-putri raja dari kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat di Sulawesi. Pemberian gelar tersebut konon merupakan upaya dari Belanda, dalam hal ini VOC, untuk membangun serta mengendalikan, dalam hal ini lebih tepatnya mengubah kehidupan sosial yang ada di Sulawesi. Itu lah mengapa ada seorang jenderal bernama Muhammad Yusuf yang menolak penggunaan nama Andi. Padahal secara garis keturunan, beliau adalah memiliki garis keturunan dari Sawerigading. Pemberian Nama Andi di Era La Pawawoi Pendapat beberapa ahli lainnya adalah berhubungan dengan kehidupan masyarakat Bugis pada zaman pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri. Menurut cerita, pada masa pemerintahan itu, hubungan Kerajaan Bone dan pihak VOC dalam keadaan memanas. Kerajaan Bone kemudian membentuk sekelompok pasukan untuk menghadapi pasukan dari Belanda tersebut. Pasukan itu diberi nama Anre Guru Ana’ Karung. Pemimpin dari pasukan bentukan Kerajaan Bone tersebut adalah Petta Ponggawae. Anggota dari pasukan bentukan Kerajaan Bone bukan hanya anak-anak bangsawan, tetapi juga anak dari orang-orang berkedudukan di daerahnya masing-masing. Pemuda-pemuda itu lah yang kemudian konon dianugerahi gelar Andi. Gelar itu diberikan karena mereka sudah dianggap sebagai keluarga muda Raja Bone yang rela mati demi menegakkan kehormatan yang dimiliki rajanya, atau patetong’ngi alebbirenna Puanna. Pemberian Nama Andi versi Raja Bone Versi lain mengenai pemberian gelar Andi berhubungan dengan Raja Bone ke 30 dan 32 bernama La Mappanyukki. Beliau merupakan putra dari Raja Gowa dan putrid Raja Bone. La Mappanyukki mendapatkan gelar Andi d depan namanya atas pengaruh dari pihak Belanda. Peristiwa itu terjadi pada 1930-an. Mengapa dalam pemberian nama Andi ini pihak Belanda memiliki pengaruh? Ini adalah siasat Belanda untuk membedakan bangsawan mana yang berpihak padanya. Para bangsawan yang menggunakan gelar Andi di depan namanya, adalah mereka yang berpihak kepada pihak Belanda. Melihat kemudahan yang diterima para bangsawan pemihak Belanda, satu tahun kemudian, raja-raja yang berkuasa di Sulawesi sepakat untuk menggunakan nama Andi di depan namanya. Dalam buku milik Susan Millar juga disebutkan bahwa penggunaan nama Andi di depan awalnya adalah bertujuan untuk membedakan mana golongan bangsawan dan mana yang bukan. Karena saat itu, terjadi perdamaian antara pihak kerajaan dengan VOC. VOC kemudian berjanji untuk melepaskan budak yang masih merupakan keturunan bangsawa. Penggunaan nama Andi kemudian merujuk pada peristiwa tersebut.

Pengelompokkan mana bangsawan dan mana yang bukan menemukan kendala. Banyaknya budak yang dimiliki Belanda pada saat itu berimbas pada bercampurnya seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, diputuskan bahwa mereka yang lolos mengikuti berbagai test, yang pastinya hanya dikuasai oleh para bangsawan, lah yang akan mendapatkan sertifikat. Test tersebut salah satunya adalah test sebagai montir mobil.

Dari peristiwa tersebut, gelar Andi seolah menjamur. Semua keturunan bangsawan menggunakan nama tersebut di depan nama aslinya. Penggunaan nama Andi pada saat itu juga cukup beragam di setiap kerajaan yang ada di Sulawesi. Misalnya seperti yang terjadi di Kerajaan Soppeng. Kerajaan ini hanya membolehkan gelar Andi digunakan oleh keturunan ketiga. Pemaknaan Gelar Andi Ketika seseorang memang sudah ditakdirkan menjadi bangsawan, siapa yang akan memungkirinya? Gelar-gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia ini harus diakui cukup membuat garis strata sosial semakin jelas terlihat. Tidak heran jika pada akhirnya, ada beberapa bangsawan, yang ditandai dengan gelar di depan namanya, bangga terhadap gelar yang dimilikinya. Sehingga, gelar tersebut terus dibawa-bawa kemana pun ia pergi. Seperti gelar Andi ini sendiri. Dan hal tersebut membuat jurang pemisah antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa.

Di golongan masyarakat Bugis sendiri, khususnya mereka para orang tua, ada sebuah anggapan bahwa siapa pun yang sering mengaku-aku dirinya sebagai bangsawan dan membawa gelarnya kemana pun serta seolah menonjolkanya kepada masyarakat luas, adalah bukan keturunan murni bangsawan. Kebanggaan mereka terhadap gelar dengan menonjolkan nama gelar yang dimiliki seolah sebagai bentuk ketakutan apabila gelar bangsawan yang dimilikinya tidak diakui. Padahal, jika memang ia adalah bangsawan murni, tanpa menggunakan embel-embel Andi di depan namanya, masyarakat akan tetap tahu bahwa ia adalah bangsawan. Pemaknaan gelar kebangsawanan di masyarakat Indonesia, seperti Andi memang menimbulkan perbedaan pendapat. Sejatinya, menurut salah seorang keturunan bangsawan, gelar bangsawan tidak berbeda jauh dengan kadar karat yang dimiliki sebongkah emas. Ada yang kadar karatnya tinggi dan ada yang rendah. Kadar karat ini diasosiasikan sebagai tingkah laku atau kepribadian bangsawan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Gelar Andi sendiri seolah menjadi suatu hal yang bisa menaikkan gengsi seseorang di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya, pemakaian gelar Andi ini banyak yang dipaksakan. Aturan berdasarkan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan, gelar Andi hanya boleh diturunkan dari garis ayah. Jika ayahnya tidak “Andi”, ia tidak boleh menempatkan gelar tersebut di depan namanya. Sayang, aturan tersebut banyak diterabas.

C.     Kerajaan Bugis Makassar

Bugis Makassar memliki lima Kerajaan diantaranya adalah Kerajaan Bone, Kerajaan Makassar, , Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng Kerajaan Luwu:

1.      Kerajaan Bone

Di daerah Bone terjadi kekacauan selama tujuh generasi, yang kemudian muncul seorang To Manurung yang dikenal Manurungnge ri Matajang. Tujuh raja-raja kecil melantik Manurungnge ri Matajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah ade pitue. Manurungnge ri Matajang dikenal juga dengan nama Mata Silompoe. Adapun ade' pitue terdiri dari matoa ta, matoa tibojong, matoa tanete riattang, matoa tanete riawang, matoa macege, matoa ponceng. istilah matoa kemudian menjadi arung. setelah Manurungnge ri Matajang, kerajaan Bone dipimpin oleh putranya yaitu La Ummasa' Petta Panre Bessie. Kemudian kemanakan La Ummasa' anak dari adiknya yang menikah raja Palakka lahirlah La Saliyu Kerrempelua. pada masa Arumpone (gelar raja bone) ketiga ini, secara massif Bone semakin memperluas wilayahnya ke utara, selatan dan barat[2]

2.      Kerajaan Makassar

Sejarah Kerajaan Makassar sebenarnya terdiri atas 2 kerajaan yakni kerajaan Gowa dan Tallo. Kemudian, kerajaan itu bersatu dibawah pimpinan raja Gowa yaitu Daeng Manrabba. Setelah menganut agama Islam, Ia bergelar Sultan Alauddin. Raja Tallo, yaitu Karaeng Mattoaya yang bergelar Sultan Abdullah, menjadi mangku bumi. Bersatunya kedua kerajaan tersebut bersamaan dengan tersebarnya agama Islam ke Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan dari Kerajaan Makassar terletak di Sombaopu. Letak kerajaan Makassar sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas pelayaran antara Malak dan Maluku. Letaknya yang sangat strategis itu menarik minat para pedagang untuk singgah di pelabuhan Sombaopu. Dalam waktu singkat, Makassar berkembang menjadi salah satu Bandar penting di wilayah timur Indonesia.

3.      Kerajaan Wajo

Kerajaan Wajo terbentuk dari komune-komune atau komunitas yang terdiri dari berbagai arah yang berada di sekitar Tappareng Karaja. Terbetuknya kerajaan wajo berawal dari danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut  puangnge ri lampulungeng. setelah puangnge ri lampulungeng, komune lampulungeng berpindah ke Boli yang kemudian dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. kedatangan Lapaukke seorang pangeran dari kerajaan Cina (Pammana) adalah pendiri (Founding Father) kerajaan Cinnongtabi ,Kerajaan ini terbentuk dari banyaknya komunitas di sekitar tappareng karaja. Selama lima generasi kerajaan Cinnongtabi Berdaulat,yang kemudian kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo.

4.      Kerajaan Soppeng

Pada suatu masa ketika terjadi kekacauan di Soppeng, muncul dua orang To Manurung. Yang pertama adalah seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurungnge ri Goarie yang kemudian memerintah Soppeng ri Aja. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang bernama La Temmamala Manurungnge ri Sekkanyili yang kemudian memerintah Soppeng ri Lau. Pada akhirnya kedua kerajaan kembar tersebut menyatu menjadi Kerajaaan Soppeng.

5.      Kerajaan Luwu

Di abad ke-12, 13, dan 14 berdiri kerajaan Luwu, Soppeng, Bone, dan Wajo, yang diawali dengan krisis sosial dimana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Luwu kemudian mendirikan kerajaan pendamping, yaitu kerajaan Tallo. Tapi dalam perkembangannya kerajaan kembar ini (Gowa dan Tallo) akhirnya kembali menyatu menjadi satu kerajaan yaitu Luwu.[3]

BAB III

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Kebudayaan Bugis Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami bagian terbesar dari Jazirah selatan dari Pulau Sulawesi. Seacara garis besar penduduk provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku bangsa yaitu suku bugis, suku Makssar, Suku, Toraja Dan suku Mandar.Kebudayaan Bugis Makassar dari segi Kependudukan mendiami Kabupaten-Kabupaten diataranya adalah Sinjai, Bone,soppeng,Wajo,Sidenreng-Rappang,Pinrang, Polewali-Mamasa,Enrekang, Luwu,Pare-Pare, Pangkajenne Kepulauan dan Maros.

Kebudayaan Bugis Makssar juga memliki beberapa kerajaan diantaranya yaitu kerajaan Bone, kerajaan Makassar, kerajaan Soppeng, kerajaan Luwu dan kerajaan Wajo.Adapun bahasa orang Bugis adalah Bahasa Ugi,sedangkan orang Mkassar adalah MANGKASA,Hurup yang dipakai adalah naskah-naskah Bugis Makassar kuno adalah AKSARA LONTARA.

DAFTAR PUSTAKA

Kamri, Ahmad, (1997) BUDAYA S1R1' BUGIS-MAKASSAR Pembunuhan dan Pencemaran Nama Balk Orang Lain. Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Bugis&veaction=edit&vesection=5

http://tendasejarah sejarah-kerajaan-makassaR

Asram Muzharath.K, Sejarah KerajaanMakassar,2002, Bulan Bintang, Makassar

---

[1] Ahmad, Kamri (1997) BUDAYA S1R1' BUGIS-MAKASSAR Pembunuhan dan Pencemaran Nama Balk Orang Lain. Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

[2] http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Bugis&veaction=edit&vesection=5

[3] Asram Muzharath.K, Makalah SKI Sejarah Kerajaan,Makassar,5

Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaraan - Hukum Pilkada

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Permasalahan Yang Timbul Dari Pilkada 2005

BAB I

PENDAHULUAN

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah  pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden  serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004.  Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat dikatakan suses.

Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan  pemilih.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Landasan Hukum Pilkada

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan

Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1.Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

B. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada

Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.

Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali . Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin maka tidakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kemali atau “balik modal”. Ini sangat berbahaya sekali.

Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat. Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah satu provinsi di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat. Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah masalah tersebut.

Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan pemilu ternyata dikorupsi. Tindakan ini sangat memprihatinkan. Dari sini dapat kita lihat yaitu rendahnya mental para penjabat. Dengan mudah mereka memanfaatkan jabatannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan mungkin juga ketika proses penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos seleksi maka harus membayar puluhan juta.

Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

1. Money politik

Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu  salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.

Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu.

2. Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu.

3. Pendahuluan start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

5. Kampanye negatif

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

6. Solusi

Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara lain :

    Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.
    Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.
    Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
    Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.

BAB III

KESIMPULAN

Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri. Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat. Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi, menghargai pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum dapar berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih perlu waktu. www.kr.co.id  edisi Jum’at, 15 Juli 2005
Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin Jakarta.
M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung. www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari 2005
Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com edisi Rabu, 30 Maret 2005
Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira.